Home / Berita Umum / ASN di Pemkab Kudus Ditahan Kejati Jawa Tengah Diduga Lakukan Korupsi

ASN di Pemkab Kudus Ditahan Kejati Jawa Tengah Diduga Lakukan Korupsi

Info Promo Dan Bonus Kami :
1. Bonus Cashback 10%
2. Bonus Rollingan 0,7%
3. Bonus Referensi 5%
4. Deposit Hanya 50 Ribu
Klaim Bonus Anda Dengan Cara Klik Disini

ASN di Pemkab Kudus Ditahan Kejati Jawa Tengah Diduga Lakukan Korupsi – Seseorang perangkat sipil negara (ASN) yang keseharian kerja di lingkungan Pemkab Kudus, ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. RM (38) disangka lakukan tindak pidana korupsi penyediaan bibit.

Informasi yang dikumpulkan, RM sekarang ini kerja jadi staf Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan (PUPR) Kabupaten Kudus. RM terserang masalah saat kerja di Dinas Perumahan, Lokasi Permukiman, serta Lingkungan Hidup (PKPLH). Dia menjadi ASN ikut serta dalam lelang penyediaan bibit tanaman yang nilainya sampai Rp 200 juta.

Dia sudah melakukan penahanan telah satu pekan ini. Terhitung semenjak 13 Februari 2019. RM ditahan di Lapas Kedungpane Semarang.

Sebelum Membaca Lebih Lanjut, Silahkan Hubungi Kontak Yang Kami Sediakan Untuk Dapatkan Bonus Terbaik Dari Kami

Lihat Kontak Kami Klik Disini :

Kepala Dinas PUPR Kudus, Heru Subiyantoko pada wartawan di kantornya di Jalan Jenderal Sudirman mengakui selama ini belumlah mendapatkan info sah dari Kejati Jateng.

Dia mengakui cuma memperoleh info hanya terbatas. Info yang diterimanya, RM memang tidak pulang selesai di panggil Kejati.

Pada wartawan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Prabowo Aji Sasmito menuturkan, masalah ini jadi kuasa Kejati.

“Menjadi ASN, memang tidak bisa untuk ikut serta lelang, ditambah lagi sampai menang lelang. Hal tersebut sudah diterangkan dalam masalah 12 huruf i Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” terangnya.

Selain itu, Bupati Kudus HM Tamzil menyikapi masalah yang menerpa RM. Pihaknya akan memberikan pertolongan hukum.

Setelah itu kelak, pihaknya akan memberhentikan sesaat RM. Saat RM diberhentikan sesaat, kata Tamzil, jadi yang berkaitan masih akan terima upah 50% dari keseluruhan upahnya.

“Kami ambil langkah memberhentikan sesaat sekalian menanti putusan masih. Jika berhenti sesaat, upah ya umumnya cuma 50% yang dibayarkan,” imbuhnya.

Dengan terpisah Sekda Kudus Sam’ani Intakoris memberikan, pihaknya akan rapat dengan Korpri untuk memberikan pertolongan hukum pada RM.

Dalam perihal ini, Korpri Kudus akan meminta pertolongan hukum ke BKBH Korpri Jateng.

“Korpri Kudus kelak meminta pertolongan BKBH korpri Jateng ya. Kita akan dampingi serta advokasi ASN yang terlibat permasalahan hukum. Sesuai dengan UU Nomer 5 tahun 2014, masalah 126, masalah 92, masalah 106,” katanya.

About penulis